Fenomena politik uang (money politics) dalam sistem demokrasi merupakan persoalan sistemik yang sulit diselesaikan.  “Pasalnya, sistem demokrasi yang berlaku di negeri ini berbasis sekuler dan berdasarkan suara terbanyak. Sehingga baik buruk akan mendapatkan legitimasi asal memperoleh dukungan paling banyak. Hal ini diungkapkan Ketua DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kotawaringin Barat Abu Nasir kepada Borneonews, Jumat (22/3). “Politik uang dalam sistem demokrasi kita sulit diberantas karena dua hal itu.”

Ia melanjutkan penerapan demokrasi di negeri ini telah menjadikan dunia politik nihil dari nilai nilai ketakwaan. Sehingga menyebabkan parpol dan para politisi kerap menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Salah satunya, membeli suara lewat politik uang. “Sampai sampai ada istilah yang populer di kalangan politisi yaitu kalau masuk dunia politik, jangan bawa bawa agama. Hal ini menunjukkan bahwa politik yang dijalankan memang steril dari aturan agama.”  Humas HTI Kobar Andri Saputra menambahkan perubahan bukan ditempuh melalui jalur intra parlemen (masuk parlemen) sebagaimana yang diyakini oleh sebagian politisi dan partai Islam.Namun, masyarakat  dan sistem Islam tegak  justru melalui perjuangan ekstra parlemen yang mendasarkan pada perubahan pemikiran dan intelektual beserta dukungan masyarakat. “Hal itu sudah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW di masa lalu.” (borneonews, 23/3)