MUI: Obat Halal adalah Hak Konsumen

JAKARTA,, - Memperoleh produk halal bagi setiap muslim adalah hak konstitusional, yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya mampu memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat agamanya, termasuk dalam mengkonsumsi obat-obatan yang terjamin kehalalannya.

Penegasan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, menanggapi sikap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, yang menolak sertifikasi halal untuk produk farmasi dan obat-obatan, demikian laporan situshalalmui.com, Sabtu 7 Desember.

Seperti diketahui, sebelumnya Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menegaskan, pihaknya menolak sertifikasi halal pada produk farmasi pada Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alih-alih memperjuangkan hak konsumen Muslim, Nafsiah Mboi justru  menyatakan bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram, karena itu tidak perlu sertifikasi halal.  “Menurut para ahli agama, obat-obatan yang mengandung babi bisa juga digunakan karena tujuannya untuk menyelamatkan nyawa orang,” tukasnya.

Menurut Amidhan, dalam Islam, hukum mengonsumsi obat dan vaksin sama dengan hukum mengonsumsi produk pangan, yakni harus halal. Hal tersebut antara lain didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Darda yang berbunyi: "Allah telah menurunkan penyakit dan obat serta menjadikan obat bagi setiap penyakit. Maka berobatlah, dan janganlah berobat dengan benda yang haram.  Di samping itu sesuai kaidah ushuliah yang berbunyi : “ Sesuatu yang haram awalnya meski diproses sedemikian rupa maka tetap hasil akhirnya juga haram”. Oleh karena itu Ketua MUI, Amidhan menyesalkan keterangan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang menyatakan “hanya dalam prosesnya mengandung sesuatu yang haram (unsur babi). Hal yang semacam itu di dalam paradigma Fiqih disebut “Istihalah”, yaitu sesuatu yang haram setelah diproses berubah bentuk menjadi halal karena unsur haramnya tidak terdeteksi. Berdasarkan kaidah ushuliah di atas MUI menolak perubahan bentuk istihalah tersebut.

Direktur LPPOM MUI, Ir. Lukmanul Hakim, M.Si menyayangkan pernyataan seorang pejabat publik yang secara terbuka menyatakan penolakannya terhadap sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Penolakan sertifikasi halal atas produk obat-obatan, tegas Lukmanul Hakim, akan semakin menjauhkan upaya umat Islam dalam memperoleh obat yang halal.

Lukmanul Hakim menambahkan, selama ini LPPOM MUI bersama pemangku kepentingan terkait berusaha mendorong kalangan farmasi dan produsen obat agar  meningkatkan kepedulian mereka terhadap konsumen muslim dalam memperoleh obat-obatan yang terjamin halal.

Langkah tersebut dilakukan, mengingat hingga saat ini dari sekitar 30 ribu item obat yang diproduksi oleh sekitar 206 perusahaan di Indonesia, yang telah bersertifikat halal jumlahnya masih sangat sedikit. Rinciannya, di kelompok obat-obatan, perusahaan yang telah bersertifikat halal hanya ada 5 (lima) perusahaan dengan item produk sebanyak 22 produk.

Di kelompok jamu ada 14 perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal dengan item produk sebanyak 100-an produk, sedangkan pada kelompok suplemen, perusahaan yang telah mengantongi sertifikat halal sebanyak 13 perusahaan dengan item produk sekitar 50 produk. Angka-angka tersebut masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa.

Menghadapi masih sulitnya menemukan obat halal di Indonesia, menurut Lukmanul Hakim, mestinya ada upaya secara sistematis dari pemerintah dan pemangku kepentingan lain seperti produsen farmasi, apoteker, dokter, ulama, pebisnis obat dan vaksin serta ilmuwan dari perguruan tinggi untuk secepat mungkin melakukan tindakan nyata, demi memberikan ketenteraman batin bagi konsumen obat di Indonesia. “Bukannya justru penolakan,” kata Lukmanul Hakim.

Tindakan nyata dalam pengadaan obat halal perlu segera dilakukan mengingat  Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) pada Pasal 60 ayat (1) telah menetapkan bahwa  BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014.  “Ini artinya, masyarakat yang akan berobat secara cuma-cuma sebagai konsekuensi dari pemberlakuan UU BPJS akan semakin banyak karena telah dijamin oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus pula memberikan jaminan bahwa obat yang diberikan kepada masyarakat benar-benar terbebas dari unsur haram,” tegas Lukmanul Hakim.
[md/www.globalmuslim.web.id]

Tulisan Terkait lainnya:




0 comments for MUI: Obat Halal adalah Hak Konsumen

Leave comment

Gamis Murah

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan | jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global