Pelacuran Tetap Marak di Bulan Ramadhan, Mengapa SBY Diam ?

Jakarta - Sepertinya bulan suci Ramadhan tidak menjadi halangan bagi para pelacur untuk melakukan aktivitas zinanya. Misalnya di Cipinang, Jakarta Timur, para pelacur tak menghentikan aktivitasnya di bulan puasa ini. Dan fenomena meningkatnya jumlah pelacur khususnya usia di bawah umur semakin memprihatinkan. Mereka sudah semakin bertambah dan menyebar merata ke seluruh lapisan kelas masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi mengatakan persoalan pekerja seks komersial belum bisa dihilangkan dari kota-kota besar seperti Jakarta. Peliknya persoalan kebutuhan hidup membuat sebagian perempuan nekat terjerumus sebagai profesi penjaja cinta.

Samsudi mengkalkulasi bahwa hampir setiap tahun jumlah perempuan yang masuk ke prostitusi di Jakarta meningkat. Angka jumlah pelacur di Jakarta sendiri masih di bawah Jawa Timur. Namun, ia mengaku tidak mengetahui angka pastinya. Hanya saja peningkatan itu sekitar 10 persen setiap tahun dengan sebagian besar pelaku yang terjerumus adalah perempuan di bawah usia 18 tahun.

Makanya, kata dia, tidak mengherankan kalau Indonesia termasuk salah satu negara pemasok pelacur di bawah 18 tahun. “Yang saya tahu kisarannya itu ada sekitar 40 ribuan PSK. Nah, sebagian besar masih di bawah 18 tahun termasuk yang di Jakarta ini,” ujarnya pada Kamis (25/7/2013).

Dia menambahkan selama ini daerah potensial pemasok pelacur di bawah umur antara lain Indramayu, Banyuwangi, dan Manado. Ia tidak menampik bahwa untuk mengatasi masalah pelacuran ini diperlukan kesabaran. Persoalan penanganan memerlukan aspek moralitas dan manusiawi.

Menurut advokat senior, Mahendradatta, selama ini terjadi penyesatan dan kebohongan luar biasa untuk menutupi sebuah kejahatan yang dilarang secara nasional maupun internasional yaitu tindak pidana perdagangan orang khususnya penampungan pelacuran yang masuk dalam kategori kejahatan human trafficking.

Di Indonesia pelacuran masuk dalam kategori Human Trafficking yang selanjutnya membentuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pihak yang melakukan penampungan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah RI akan dikenakan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berkaitan dengan lokalisasi pelacuran, saat ini sedang ramai diberitakan insiden FPI yang sedang berjuang untuk memberantas prostitusi di Kendal. Media sekuler ramai-ramai "hanya" memberitakan insiden FPI tersebut hingga Presiden SBY pun turut mengomentari, namun seakan-akan orang dilupakan atau sengaja untuk dilupakan bahwa dibalik peristiwa itu, ada suatu kejahatan yang sudah dinyatakan sebagai kejahatan internasional yaitu kejahatan perdagangan orang (prostitusi).

Apabila ditarik kedalam suatu kewajiban yang melekat pada SBY sebagai Presiden RI, maka jangan disalahkan apabila kemudian orang menduga SBY sengaja menutupi atau setidak-tidaknya membiarkan praktek lokalisasi pelacuran yang jelas-jelas semakin merajalela ini.

[si/www.globalmuslim.web.id]

Tulisan Terkait lainnya:




0 comments for Pelacuran Tetap Marak di Bulan Ramadhan, Mengapa SBY Diam ?

Leave comment

Gamis Murah

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan | jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global