Pancasila di Tangan Orba

Rezim Orba sengaja menempatkan Islam sebagai ancaman dengan dalih anti-Pancasila. Sebutan ‘ekstrem kanan’ digunakan untuk kalangan Islam yang menyuarakan kewajiban penerapan syariat Islam.
Lain Soekarno, lain Soeharto.  Jika Soekarno memaknai Pancasila mengarah ke kiri, Soeharto memiliki tafsir sendiri terhadap dasar negara itu. Ia tak mau lagi mengikuti penafsiran pencetus Pancasila yakni Soekarno.
Tafsir Soeharto terhadap ajaran Pancasila itu diwujudkan dengan apa yang dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) melalui TAP MPR NO II/MPR/1978. Di era ini Pancasila pun dijabarkan hingga memiliki 45 butir.
Di era Soeharto dan Orde Baru Pancasila menjadi ideologi tertutup. Hanya pemerintah yang berhak menafsirkan pengertian Pancasila. Termasuk mengklasifikasikan siapa yang dianggap sebagai ancaman dan lawan terhadap Pancasila. Bahkan pihak yang kritis terhadap pemerintah pun dimasukkan sebagai musuh Pancasila dan bisa dianggap melakukan tindak pidana subversif.
Pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal untuk mewujudkan gaya kepemimpinan totalitarianisme. Presiden Soeharto dalam pidatonya di Pekan Baru pada 27 Maret 1980 mengatakan, “Kita tidak bermaksud memusuhi partai, golongan yang belum 100 persen percaya kepada Pancasila. Tidak! Akan tetapi kita wajib untuk membawanya sedemikian rupa sehingga benar-benar keseluruhan daripada kekuatan sosial-politik hanya berdasarkan ideologi nasional kita, Pancasila”.
Hal ini kemudian ditegaskan lagi oleh Presiden Soeharto dalam pidato tahunannya di depan DPR, 16 Agustus 1982, bahwa seluruh kekuatan sosial dan politik harus menyatakan bahwa dasar ideologi mereka satu-satunya adalah Pancasila. Keputusan ini mendapat reaksi keras dari kelima perwakilan agama (Katholik, Protestan, Hindu, Budha, dan Islam). Pada 6 November 1982 perwakilan lima agama ini mengeluarkan pernyataan sikap bersama, bahwa mereka menolak rencana pemberlakukan asas tunggal, dan mereka akan tetap mempertahankan asas agama yang dimiliki masing-masing.
Akan tetapi pemerintah tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Lewat UU No 8/1985 tentang Ormas dan diikuti dengan PP No 18/1986, yang menyatakan bahwa semua organisasi sosial, agama, dan politik harus menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi dan filosofis.
Keputusan ini menciptakan akhirnya menciptakan ketegangan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, khususnya antara elemen umat Islam dengan pemerintah. Bahkan rezim Orba sengaja menempatkan Islam sebagai ancaman dengan dalih anti-Pancasila. Sebutan ‘ekstrem kanan’ digunakan untuk kalangan Islam yang menyuarakan kewajiban penerapan syariat Islam. Sejumlah operasi intelijen dan militer dilakukan untuk memberangus kalangan Islam yang bersuara kritis. Tragedi berdarah seperti peristiwa kerusuhan Lapangan Banteng di tahun 1982, Tanjung Priok 1984, Talangsari di Lampung 1989, Haur Koneng di Majalengka 1993 adalah harga pemaksaan Pancasila sebagai asas tunggal dengan umat Islam sebagai tumbalnya.
Era represif dan otoriarian Orde Baru akhirnya berakhir seiring krisis moneter yang membuat ekonomi bangsa kian terpuruk pada tahun 1998. Gelombang ketidakpuasan pada rezim Soeharto dan Orde Baru juga membuat masyarakat menuntut penghapusan kebijakan Pancasila sebagai asas tunggal. Akhirnya melalui MPR  no. XVIII/1998 kebijakan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua ormas dan parpol berakhir.
Melihat sejarah panjang perumusan dan penafsiran Pancasila yang senantiasa berubah, bahkan pernah menjadi alat represi penguasa, pernyataan Pancasila adalah harga mati adalah sesuatu yang bertentangan dengan sejarah selain juga membingungkan. Karena harga mati menurut siapa? Sejarah sudah memperlihatkan beragam rumusan dan penafsiran, sehingga ia bukan sesuatu yang sakral. Mereka yang ngotot ingin mengembalikan Pancasila sebagai asas tunggal patut dicurigai sebagai pihak yang ingin menghidupkan kembali era totalitarianisme dengan kebijakan represifnya, khususnya terhadap umat Islam, yaitu menempatkan umat Islam sebagai ancaman bagi kehidupan berbangsa. [] iwan januar
Dicari! Pancasilais Sejati!
Soekarno tak pernah menyakralkan Pancasila. Bahkan dengan seenaknya, ia mengutak-atik Pancasila dari lima sila kepada tiga sila, dan akhirnya tinggal satu yakni eka sila. Tak pernah ada pernyataan Soekarno yang menyebut Pancasila adalah harga mati. Dan penerusnya, Soeharto, punya tafsir sendiri soal Pancasila.
Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang Pancasilais sejati?  Dua penguasa itu telah tumbang. Tidak ada yang kemudian menyebutnya sebagai Pancasilais sejati. Malah, keduanya dicaci setelah mangkat meski jika ditanya keduanya dulu pasti menjawab sedang melaksanakan Pancasila.
Lepas dari Orde Lama dan Orde Baru, muncul rezim berikutnya yakni rezim reformasi. Saat itulah BJ Habibie berkuasa dalam waktu yang cukup singkat yakni sekitar 1 tahun. Dalam waktu singkat ini, Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia. Apatah ini merupakan wujud seorang Pancasilais dengan membiarkan wilayah negara terpisah dan merdeka?
Giliran berikutnya rezim Abdurrahman Wahid. Dalam kepemimpinannya yang lebih lama sedikit dari BJ Habibie, Gus Dur tersandung Bruneigate dan Buloggate. Ia membubarkan MPR/DPR. Namun akhirnya ia harus terlempar dari kursinya karena skandal korupsi dalam sidang istimewa MPR.
Pengganti Gus Dur adalah Megawati. Anak pencetus Pancasila ini pun tak luput mengeluarkan kebijakan yang mencederai nasib rakyat. Di zaman Megawati-lah, pemerintah saat itu memberikan konsesi Blok Tangguh ke Cina dengan harga murah. Inilah yang disinyalir merugikan negara. Di zaman itu pula rezim ini menjual perusahaan negara yang sangat strategis yakni Indosat kepada asing.Dan di masa Megawati, lahir berbagai undang-undang yang sangat liberal mulai dari UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU Minerba, dsb. Mulailah pada rezim Megawati, BUMN-BUMN yang bagus dijual kepada asing.
Sementara itu, duit rakyat yang dikucurkan di akhir masa pemerintahan Soeharto dalam bentuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), tak berhasil dikembalikan. Duit rakyat yang dimakan pengusaha senilai Rp 699,9 trilyun amblas. Habibie, Gus Dur, dan Megawati membiarkan aset itu menguap. Bahkan di era Megawati, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) justru dibubarkan dan para pengusaha diberi sejenis surat pembebasan utang setelah membayar sejumlah uang—jauh dari tunggakan yang semestinya. Uang yang berhasil diselematkan oleh BPPN hanya Rp 172,4 trilyun. Apatah ini Pancasilais?
Tidak jauh berbeda dengan era Megawati, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono pun pasti mengakut mengamalkan Pancasila. Di era inilah, Ahmadiyah seolah mendapat pengakuan resmi negara. Ahmadiyah mendapat perlindungan hingga sekarang.
Di bidang ekonomi, obral kekayaan alam milik rakyat kiat giat. Pemerintahan SBY yang tentara ini memberikan Blok Cepu kepada ExxonMobil dan menolak permintaan Pertamina. Blok Natuna dan Mahakam pun dilego kepada asing.  Liberalisasi ekonomi kian tambah giat. Demikian pula korupsi merajalela. Berbagai skandal terungkap mulai dari Century, Hambalang, PON dsb. Uang rakyat digarong pejabat dan wakil rakyat.
Dan di era SBY ini, banyak kaum Muslim yang dibunuh tanpa proses pengadilan.Mereka dituduh sebagai teroris. Tapi di sisi lain, pemerintah membiarkan Organisasi Papua Merdeka bebas berkeliaran membunuh warga sipil dan tentara.  Stigmatisasi negatif terhadap umat Islam muncul lagi dengan program perang terhadap terorisme.
Apakah Pancasilais itu seperti ini? Orang yang waras pasti menjawabnya bukan. Kebijakan semua rezim tersebut adalah kebijakan kapitalis-liberal. Inilah yang justru harus digusur karena telah membuat negeri ini hancur! [] emje
[www.globalmuslim.web.id]

Tulisan Terkait lainnya:




0 comments for Pancasila di Tangan Orba

Leave comment

Gamis Murah

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan | jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global