Menkes Gagal Selenggarakan Pelayanan Kesehatan

Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) menilai pemerintah telah mengingkari mandat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat bagi setiap warga negara Indonesia. Banyaknya pasien yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan namun ditolak pihak rumah sakit menandakan tiadanya keseriusan dan komitmen pemerintah terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini disampaikan koordinator KNPK, Zulvan Kurniawan hari ini di Jakarta.
Berdasarkan hasil pemantauan pemberitaan media yang dilakukan KNPK, ditemukan sejumlah kasus pasien yang ditolak rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu juga ditemukan sejumlah alasan pihak rumah sakit yang tidak jelas dan tidak mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pasien.  
“Pantauan sementara kami, rentang waktu Januari 2012 – Februari 2013, ditemukan sekitar 15 kasus pasien yang ditolak rumah sakit di Indonesia.Sementara alasan rumah sakit menolak pasien di antaranya tidak tersedianya alat medis, kartu jaminan kesehatan pasien tidak memenuhi persyaratan, tempat penuh, serta alasan tidak jelas lain,” kata Zulvan.
Padahal, lanjut Zulvan dalam UU Kesehatan pada Pasal 32 Ayat 1disebutkan,Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu”. Pasal 32 Ayat 2 disebutkan, “Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka”.
KNPK menilai Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara urusan di bidang kesehatan telah gagal menjalankan mandat konsitusi yakni menjalankan amanat UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
“Sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan di republik ini, menteri kesehatan telah gagal menjalankan mandat konstitusi,” tegasnya.
Isu Rokok Lebih Dominan
Pemantauan pemberitaan media yang dilakukan KNPK juga menemukan isu rokok/tembakau frekuensinya jauh lebih besar dibandingkan isu-isu kesehatan lain seperti isu gizi buruk, pengurangan angka kematian bayi dan ibu hamil, serta isu-isu kesehatan lain.
Analis media KNPK, Waskito Giri berpendapat, pemberitaan isu rokok/tembakau memiliki konsentrasi yang lebih besar dilakukan oleh Kemenkes dibandingkan konsentrasi pada program kesehatan lain. Akibat konsentrasi yang tinggi, menurut Waskito membuat Menkes abai menangani pencegahan terhadap kematian bayi seperti kasus Dera.
Karena itu, hal ini menjadi pelajaran bagi Menkes untuk tidak lagi lalai memprioritaskan kasus kematian bayi daripada mengurusi masalah tembakau yang sangat sumir.
“Kematian orang akibat tembakau tidak begitu bisa dipertanggungjawabkan jika dibandingkan kematian anak/bayi disebabkan salah manajemen pelayanan kesehatan,” terang Waskito.
Waskito mempertanyakan, jangan-jangan konsentrasi Kemenkes atas program tembakau/rokok yang didanai asing adalah bagian dari faktor yang membuat Menkes lalai mengurusi program-program kesehatan lain.
“Konsentrasi kerja Menkes sampai mengurusi bisnis rokok sebagaimana dalam PP 109 Tahun 2012 diduga karena ada pesanan asing yang harus diprioritaskan untuk dijalankan,” ujarnya.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil pantauan pemberitaan media, KNPK menghimbau kepada kementerian kesehatan untuk lebih fokus menjalankan program-program kesehatan masyarakat sebagaimana mandat konstitusi.
“Dengan konstitusi yang ada, semestinya dijadikan “guide” oleh menkes dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat bagi warga negara,” pungkas Zulvan. *** [www.globalmuslim.web.id]

Tulisan Terkait lainnya:




0 comments for Menkes Gagal Selenggarakan Pelayanan Kesehatan

Leave comment

Gamis Murah

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan | jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global