Democrazy: Anda Ingin Jadi Caleg ? Siapkan Dana 'Pelumas' Rp 1,5 Miliar

Beginilah DPR produk Parpol. Politik Transaksional atau Komersialisasi Politik adalah salah satu penyebab maraknya Legislator Koruptor ( mrheal.rimanews.com )
Seorang aktivis politik sedang galau berat kendati partai politik yang selama ini dibelanya  telah ditetapkan oleh KPU lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2014. Banyak kawan-kawannya yang memberikan ucapan selamat dan sukses bertarung di Pemilu 2014.
Ucapan selamat dari kawan-kawannya itu ternyata tidak disambutnya dengan sukacita karena diwajahnya  tersirat kekecewaan serta senyum kecut yang tidak bisa 'dimanipulasi' olehnya. Kekecewaan ini bermula ketika dirinya mengikuti konsolidasi yang diselenggarakan oleh  kepengurusan partainya di tingkat Provinsi. Dalam konsolidasi itu telah mulai dibahas tentang persiapan Pencalegan, termasuk menentukan kriteria-kriteria yang disyaratkan, termasuk biaya politik yang mesti dipenuhi.
Dalam  konslidasi yang digelar oleh partai besar di tingkat Provinsi inilah mulai dimunculkan tarif yang wajib disiapkan sejak dini  serta  harus dipenuhi untuk menjadi caleg jadi (nomor mahkota) di daerah pemilihan tertentu. Menurut pengakuan calaon caleg yang mengikuti konsolidasi itu bahwa untuk menjadi 'Caleg Jadi' di 2014, sang ketua Partai besar di tingkat Provinsi memberikan gambaran  bahwa  untuk tarif  Caleg DPR-RI sebesar  Rp1.5 Milyar, DPRD Provinsi Rp 750 Juta dan DPRD Kabupaten/ Kota Rp 350 Juta.
Mendengar pemaparan dari sang ketua partai tersebut, banyak kader yang ‘tercengang’, termasuk aktivis tersebut yang selama ini  sangat giat beraktivitas di partai politik. Dengan tarif  seperti itu diyakini banyak kader partai secara alamiah tersingkir,  menyingkir dan mengalami frustasi politik karena pasti banyak yang tidak bisa memenuhi persyaratan yang sangat berat  tersebut.
Realitas itulah yang segera tergambar nyata dibenak para kader partai politik yang akan  memasuki  musim pencalegan. Banyak kader partai yang justru dipusingkan untuk mengumpulkan modal sebesar-besarnya dengan cara apapun agar bisa membeli nomor  urut mahkota. Hal ini sangat beralasan, karena belajar dari Pemilu 2009 lalu anggota DPR baik di pusat maupun di daerah mayoritas yang lolos di parlemen adalah yang berada di nomor urut jadi.
Besarnya tarif yang mesti dipenuhi dipastikan akan banyak membawa korban terhadap kader-kader partai politik yang berprestasi,  loyal dan berintegritas  karena tidak memiliki modal keuangan  yang berlimpah. Kader-kader politik seperti ini akan mudah dikalahkan oleh para pemodal politik yang sangat mudah masuk melalui praktik politik  transaksional.
Praktik Politik kotor ini sangat terbuka, ketika sejumlah elit partai politik peserta pemilu sejak dini telah mengumumkan untuk bersikap welcome terhadap unsur-unsur eksternal untuk menjadi Caleg bagi partainya. Peluang ini pasti segera disambut  dengan cepat oleh para petualang politik yang selalu haus serta terus berburu kekuasaan.
Disinilah segera terjadi pertemuan kepentingan, antara orang-orang yang memiliki ambisi kekuasaan yang sangat besar dengan para elit politik yang memegang kendali partai politik sebagai syarat mutlak untuk bisa ikut berlaga di Pemilu 2014.  Pertemuan dua kepetingan inilah yang kemudian melahirkan praktik politik transaksional untuk menjadi Caleg pada pesta demokrasi tahun depan.
Terjadinya praktik politik transaksional ini dipastikan akan melahirkan politisi atau Caleg-Caleg ‘karbitan’ yang sama sekali tidak memiliki rekam jejak yang jelas di dunia politik. Dengan praktik seperti ini juga mudah  lahir atau muncul Caleg-Caleg  ‘kutu loncat’ karena bisa melakukan transaksi dengan para penguasa partai politik.
Disamping itu, penentuan Caleg  juga dipastikan kembali  menonjolkan subyektifitas kepentingan nepotisme. Para kerabat elit politik disemua tingkatan sangat terbuka dan mudah lolos menjadi caleg nomor jadi walaupun kapasitas maupun kemampuan personalnya  sangat patut dipoertanyakan.Wajah daftar  Caleg  diprediksi menjadi  semakin carut marut ketika sebagian besar partai politik masih memberi porsi yang cukup besar kepada kalangan artis untuk menjadi Caleg andalannya .
Menarik arts menjadi Caleg tampaknya tetap menjadi strategi partai politik demi mendulang suara secara signifikan dalam Pemilu.  Praktik seperti ini patut digugat karena mayoritas artis yang selama ini menjadi anggota legislatif ternyata banyak yang tidak menonjol serta kinerjanya sulit diukur, terutama yang terkait dengan agenda pembelaan terhadap kepentingan kerakyatan ataupun malah ada yang terseret dalam kasus korupsi yang menghebohkan seperti yang dialami Angelina Sondakh.
Itulah wajah para Caleg  yang diperkirakan  kembali mendominasi  untuk dipilih menjadi wakil rakyat di Pemilu 2014. Mayoritas Caleg yang masuk diperkirakan banyak yang lolos karena faktor politik transaksional maupun karena faktor hubungan kekerabatan (nepotisme). Tidak bisa dibayangkan jika untuk menjadi caleg saja sudah dikenakan tarif  'selangit' pastilah kedepan akan berlomba-lomba merampok uang rakyat (korupsi) demi segera mengembalikan modal politiknya secara instan dan jauh berlipat-lipat.
Politik transaksional adalah salahsatu sumber utama penyebab terjadinya korupsi di masa depan. Karena itu munculnya Caleg produk transaksional harus dilawan bersama-sama sekaligus berani menolak atau  memboikot untuk tidak memilih setiap parpol yang melakukan praktik  ' komersialisasi dan kapitalisasi politik' untuk kepentingan pribadi, kelompok, dan orpol.
[ mrheal / rims / AI / kmpsn/www.globalmuslim.web.id]

Tulisan Terkait lainnya:




1 comments for Democrazy: Anda Ingin Jadi Caleg ? Siapkan Dana 'Pelumas' Rp 1,5 Miliar

  1. untuk menjadi caleg PKS tidak ada tarif seperti diceritakan di atas.

Leave comment

Gamis Murah

Hak Cipta Hanya Milik Allah SWT, Menyadur dan Menyebarkan isi Website ini Sangat di anjurkan | jawara web | seacrh engine | butik muslim | situs islam | islamic wallpaper | situs berita global